Kontrak Kinerja Menjaga Komitmen Eselon I Depkeu

Jakarta - Untuk melakukan penilaian capaian kinerja di lingkungan Depkeu, Menteri Keuangan dan para pimpinan unit Eselon I telah sepakat untuk menggunakan alat manajemen pengukuran kinerja berbasis Balanced Scorecard. Dalam manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard yang digunakan di Depkeu dikenal adanya strategy map yang merupakan peta strategis yang menggambarkan hubungan sebab akibat antara perspektif Strategic Outcomes (Stakeholder & Customer), Internal Process dan Learning and Growth. Setiap perspektif tersebut terdiri atas sasaran strategis yang pencapaiannya diukur melalui capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan.

Strategy Map Depkeu dituangkan dalam peta strategi 5 tema yaitu tema Pendapatan Negara, Pembiayaan Negara, Belanja Negara, Pembiayaan APBN dan Pasar Modal dan LKNB. Strategy Map ini memuat 35 IKU dan targetnya (per tahun) yang dikontrakkinerjakan antara Menteri Keuangan dengan seluruh pimpinan unit Eselon I. Untuk tahun 2009, seluruh pimpinan Eselon I telah menetapkan kontrak kinerjanya masing-masing dan ditandatangani dihadapan Menteri Keuangan. Kontrak kinerja ini adalah yang pertama kali bagi Depkeu dan merupakan langkah penting untuk menjaga komitmen para pimpinan unit eselon I. Kinerja ini dievaluasi capaian kinerjanya perkuartal dalam rapat Forum Staf Ahli.

Suatu IKU dikatakan berhasil atau memiliki kinerja yang baik bila mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun. Melalui aplikasi software yang digunakan di Depkeu, hasil capaian kinerja yang optimal dapat ditunjukkan dengan warna hijau, sedangkan untuk IKU yang capaiannya kurang optimal dan buruk ditunjukkan dengan warna kuning dan merah. Apabila terdapat IKU berwarna merah, penjelasan dari IKU tersebut, data capaian dan alasan mengapa IKU tersebut tidak mencapai targetnya serta tindakan yang akan diambil kedepan diuraikan secara terperinci dan dapat dilihat pada aplikasi.

Menteri Keuangan menegaskan bahwa pada saat ini pelaksanaan IKU lebih ditekankan sebagai alat ukur pengukuran kinerja dan digunakan sebagai alat manajemen untuk memandu pencapaian kinerja terbaik sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Harapan atas pengelolaan IKU berbasis Balanced Scorecard melalui sistem evaluasi implementasi strategik yang efektif dan efisien adalah mengupayakan peningkatan kinerja dan layanan Depkeu secara kontinu serta dapat dipertanggungjawabkan kepada para stakeholder dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan kredibel.

Perseteruan Anang dan Syahrini semakin memanas

Perseteruan Anang dan Syahrini semakin memanas. Baru-baru ini Syahrini menceritakan kesannya saat menjadi pasangan duet mantan suami Krisdayanti itu. Menurut Syahrini, selama ia berduet dengan kekasih Ashanty itu, Ia diharuskan untuk terlihat hidup bermewah-mewahan.

Anang : Syahrini adalah rekan kerja yang manja

Pengakuan dari pelantun lagu ‘Kau Yang Memilih Aku’ itu sekaligus membantah komentar dari pihak Anang. Sebelumnya, Syahrini dinilai pihak Anang sebagai rekan yang manja.

“Itu malah saran dari mas Anang (tampil mewah). Dia bilang kamu nggak boleh pake Kijang, kamu harus pake Alphard, kamar yang di luar kota nggak boleh kamar yang biasa,” ungkap manajer sekaligus adik kandung Syahrini.

Anang dan Syahrini perang statement di media

Banyak pihak yang menyayangkan atas memanasnya hubungan antara Anang dan Syahrini setelah mereka tidak lagi berduet. Kedua pihak seolah-olah perang statement di media. Menurut produser Syahrini, Iwan Sastra, Anang seharusnya berterimakasih kepada Syahrini.

“Faktanya dia duet dengan Ashanty apa hasilnya? Tapi setelah Syahrini solo, malah booming banget. Tolong di sini Anang yang harus terimakasih duet dengan Syahrini dapat ratusan juta, siapa yang angkat siapa?” ucap produser Syahrini, Iwan Sastranegara saat jumpa pers bersama Syahrini di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Selasa (10/5/2011).

Pihak Syahrini juga membantah tudingan soal pembagian honor bersama Anang yang dianggap tidak adil. Selama ini pihaknya sudah berusaha transparan soal pembagian honor.

Meski sudah dipojokkan dengan pernyataan produser Anang, Hadi Sunyoto, namun pihak Syahrini masih membuka pintu perdamaian. Ia ingin masalah tersebut selesai secara kekeluargaan.

Anang dan Syahrini saling menantang untuk bersumpah

Beberapa waktu yang lalu, Syahrini ditantang oleh pihak Anang Hermansyah yang diwakili Hadi Sunyoto selaku produser untuk melakukan sumpah pocong.

Tantangan sumpah pocong tersebut disampaikan pihak Anang terkait pernyataan yang dikeluarkan Syahrini di sebuah tabloid. Saat itu Syahrini memberikan pernyataan yang terkesan memojokkan Anang saat mereka tidak lagi berduet, dan memutuskan berduet dengan Ashanty.

Melalui sang adik yang juga manajernya, Aisyahrani, Syahrini mengatakan jika dalam keluarga mereka tidak ada istilah sumpah pocong.

“Sumpah tertinggi selalu memakai Alquran tidak memakai pocong. Jadi saya tantang Pak Hadi untuk sumpah di atas nama Allah,” tantang Aisyahrani saat menggelar jumpa wartawan di rumah Iwan Sastra, di Pluit, Jakarta Utara, Selasa (10/5/2011).

Rani juga mengatakan jika melakukan sumpah pocong itu adalah musyrik. Tak hanya itu, Rani juga membantah jika Syahrini ataupun keluarga memiliki guru spiritual.

Syahrini mengaku tidak cemburu dengan Ashanty

Pihak Syahrini membantah berita mengenai Ashanty yang disebut-sebut sebagai alasan Anang berpisah dengan Syahrini sebagai teman duet. Syahrini juga mengaku tak cemburu dengan kekasih sekaligus teman duet baru Anang itu.

“Masalah Ashanty aku mau luruskan, Syahrini katanya cemburu sama dia (Ashanty) itu tidak benar, tidak pernah,” ujar Rani, Selasa (10/5/2011).

Menurut Syahrini, justru pihaknya mensyukuri jika mantan suami Krisdayanti itu mendapatkan pendamping.

Pihak Syahrini menilai permasalahan yang muncul saat ini adalah faktor keikut campuran orang lain yang menambah keruh suasana.

Masalah Anang dan Syahrini menjadi semakin panas ketika sebuah tabloid memuat pemberitaan tentang Syahrini yang dikabarkan telah dirugikan oleh pihak Anang. Hadi Sanyoto yang juga produser Anang pun dinilai menambah keruh masalah mereka saat memberikan pernyataan balik yang memojokan Syahrini.

Diakses dengan kata kunci :

anang syahrini (87),syahrini anang (46),perseteruan anang dan syahrini (24),kasus anang syahrini (20),anang dan syahrini (16),syahrini dan anang (11),kasus anang dan syahrini (10),masalah anang dan syahrini (9),sharini dan anang (7),perseteruan syahrini dan anang (5),

Seusai Cuti Bersama, 100 PNS DKI Bolos

Sebanyak 100 pegawai negeri sipil DKI Jakarta tidak masuk kerja seusai cuti bersama yang jatuh pada 3 Juni 2011. Hingga saat ini, semua PNS yang tidak masuk tersebut mempunyai alasan tidak masuk dan belum ada yang dilaporkan alpa.

Hal ini disampaikan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Budi Utomo di gedung Balai Kota, Senin (6/6). Berdasarkan data yang dia terima, dari total keseluruhan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) DKI, yakni sebanyak 80.324 pegawai, yang hadir hari ini berjumlah 79.685 pegawai. 100 PNS lainnya yang tidak masuk kerja yakni sebanyak 60 pegawai sakit dan 40 pegawai cuti.

Sementara 539 orang lainnya yang tidak masuk dalam absen dikarenakan bekerja dalam jam kerja khusus atau menggunakan shift, seperti petugas dinas perhubungan, petugas pemadam kebakaran, ataupun petugas Satpol PP di lapangan.

"Bagi yang tidak masuk tanpa alasan jelas tentu akan kami berikan sanksi," ujar Budi. Dia mengatakan, bagi PNS yang datang terlambat dan pulang cepat, tunjangan kerja daerah (TKD) akan dikurangi sesuai dengan jam kerja.

Menurut dia, sejak sanksi langsung, seperti pemotongan TKD diberlakukan, absensi PNS jadi lebih disiplin. Pemotongan TKD ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang dinilai lebih memperkecil pelanggaran yang dilakukan oleh PNS.

JK Restui Pembelian Pesawat China Karena Terlanjur Diteken Kemenkeu

JK Restui Pembelian Pesawat China Karena Terlanjur Diteken Kemenkeu

Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali angkat bicara soal pembelian 15 pesawat M-60 buatan China untuk PT Merpati Nusantara Airlines. Saat jadi Wapres, sejak awal ia tak setuju dengan pembelian pesawat tersebut namun ia akhirnya terpaksa menyetujui dengan berbagai syarat yang panjang. Mengapa?

JK menuturkan persetujuannya tak terlepas adanya fakta pada 5 Agustus 2008 telah terjadi penandatangan self agreement antara Indonesia dengan China yang ia sendiri tak tahu menahu. Penandatanganan itu dilakukan oleh Dirjen Pengelolaan Utang pada waktu itu berdasarkan surat kuasa Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Setidaknya ia mengungkapkan pada rapat 30 Juni 2008 hingga rapat terakhir sebelum ada perjanjian yaitu pada 27 Juli 2008 tetap diputuskan opsi penambahan armada untuk Merpati tetap ditolak. Pemerintah waktu itu masih memegang opsi penyelamatan Merpati tanpa penambahan armada namun dengan mengorbankan pemutusan hubungan kerja (PHK) sekitar 1.700 orang pegawai Merpati.

"Saya terkejut ada self agreement 5 Agustus, tiba-tiba tanggal 5 Agustus 2008. Kenapa tiba-tiba ada kredit US$ 232 juta antara China dengan Menkeu, nggak ada yang tahu," ungkapnya kepada wartawan saat ditemui di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta, Senin (6/6/2011).

"Sudah ada tanda tangan menteri keuangan loan agreement-nya, kalau saya cabut tandatangan menteri keuangan tidak dihargai lagi di internasional. Maka saya katakan oke, pemerintah melaksanakan tetapi syaratnya," katanya.

Setelah ada kesepakatan itu, JK mengaku memberikan perintah kepada tim negosiasi untuk terus berunding termasuk menjajaki opsi leasing pesawat MA-60 terlebih dahulu walaupun tetap gagal.

Adapun syarat-syarat yang ia ajukan antara lain soal adanya permintaan Indonesia untuk buyback pesawat oleh Xi'an Aircraft selaku produsen MA-60 jika terjadi kerusakan, ditiadakannya paket simulator agar lebih murah, tidak ada kewajiban pembelian sparepart namun dibeli sesuai dengan kebutuhan dan lain-lain.

"Kalau kemahalan bagaimana bisa hidup Merpati nanti bangkrut lagi Merpati. Jadi konteksnya menyelamatkan Merapi, jadi harus efisien," katanya.

Namun yang membuat JK bingung adalah syarat-syarat tersebut tak bisa dilaksanakan setidaknya selama setahun. Padahal pihak Merpati selalu menyatakan biaya pembelian paket 15 pesawat tersebut hanya US$ 168 juta tetapi yang tercatat dalam utang negara secara penuh mencapai US$ 232 juta.

"Pertanyaannya kenapa berbeda antara yang disebut Merpati dan utang pemerintah, US$ 60 juta bedanya," katanya.

JK mengaku penandatangan kesepakatan pembiayan pembelian MA-60 China pada 5 Agustus 2008 menjadi tonggak awal sulitnya posisi Indonesia menghindar dari pembelian pesawat buatan China tersebut. Hingga sekarang ia pun masih belum tahu mengapa tiba-tiba ada persetujuan pembiayaan kredit oleh menteri keuangan.

"Tak ada yang pernah berani jawab nih barang kenapa diteken," katanya.

Ia berharap dengan masuknya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembelian ini akan semakin menguak permasalahan sebenarnya pembelian 15 unit MA-60 oleh Merpati, yang menggunakan skema Subsidiary Loan Agreement atau SLA yang disetujui pemerintah.

Sebelumnya Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Sardjono Jhony Tjitrokusumo mengatakan ada persetujuan JK terkait pembelian 15 unit pesawat MA-60 untuk Merpati. Hal ini mementahkan pengakuan JK sebelumnya yang telah menolak opsi pembelian MA-60.

Pihak kementerian keuangan juga mengakui pada saat ditandatangani pada 5 Agustus 2008, perjanjian pinjaman tersebut belum efektif.

Perjanjian baru dinyatakan efektif pada saat pihak CEXIM Bank menyampaikan Notice of Effectiveness of The Loan Agreement pada 30 Juni 2010, setelah perjanjian penerusan pinjaman (Subsidiary Loan Agreement atau SLA) antara Pemerintah Indonesia dengan Merpati ditandatangani pada 11 Juni 2010

Kemenperin Bidik Penghematan Anggaran 10%

Senin, 06/06/2011 20:11 WIB
Kemenperin Bidik Penghematan Anggaran 10%
detikFinance

Jakarta - Kementerian Perindustrian menargetkan penghematan penggunaan anggaran sebesar 10% di tahun ini. Anggaran Kemenperin di 2011 ini mencapai Rp 2,24 triliun.

Demikian disampaikan Sekertaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Anshari Bukhari ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2011).

"(Penyerapan anggaran) di atas 90% tahun ini. Efisiensi kita harapkan 10%. Itu kan bisa diajukan kembali untuk digunakan. Kalau 86-90% itu normal," katanya.

Sampai dengan Mei 2011, realisasi penyerapan anggaran Kementerian Perindustrian yang hanya sebesar 14,9% dinilai masih kecil karena masih banyak program-program yang belum dijalankan tahun ini.

"Masih sangat kecil karena program-program yang besar seperti tekstil belum jalan karena mereka baru menyampaikan proposal," paparnya.

Anshari menambahkan, masih banyak tender dari pihak ketiga yang masih dalam persiapan. Menurutnya, pada Agustus-September penyerapan akan mulai besar.

"Pekerjaan-pekerjaan dengan pihak ketiga baru tender. Jadi prinsip semua masih dalam tahap persiapan, tapi nanti segera ini direalisasi, Agustus-September sudah bisa akselerasi," imbuhnya.